Evaluasi Kinerja, Pemkab Lotim Berhasil Tingkatkan PAD di 2024
Lombok Timur - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok
Timur tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 58,94% menjadi
80,47%. Tahun 2024 tercatat PAD Lombok Timur berhasil terkumpul Rp.
487,740 miliar sementara tahun 2023 PAD ada di angka Rp. 386,034 miliar.
Hal tersebut
tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan seperti evaluasi per-triwulan
dan perbaikan data base pajak daerah, termasuk optimalisasi SDM. Di samping itu
meningkatkan pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah baik
transaksi belanja maupun pendapatan, menjadi upaya yang berkontribusi positif.
Ini dapat dilihat dari realisasi elektronifikasi pajak daerah per-31 Desember
2024. 74,18% pajak daerah masuk melalui kanal digital, 19,46% semi digital, dan
hanya 6,36% secara tunai.
Lombok Timur
juga meraih penghargaan dari Menko Bidang Perekonomian dalam implementasi
percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai terbaik ke-3 wilayah Nusatenggara
dan Papua (Nusampua).
Hal
itu diungkapkan Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik pada Evaluasi
Kinerja (Evkin) Triwulan I ( Oktober- Desember 2024) Periode II yang
berlangsung Selasa, (14/01) di gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri
Jakarta.
Dijelaskan,
beberapa waktu lalu Pemda Lombok Timur juga telah meluncurkan Sistem Informasi
Perpajakan Daerah (SIPDAH) guna mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban
perpajakan daerah. Aplikasi ini juga mendukung transparansi, efisiensi, dan kenyamanan
dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
Diharapkan
keberadaan SIPDAH dapat meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak
tepat waktu, sekaligus memperkuat pajak daerah sebagai salah satu instrumen
pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam
kesempatan tersebut, disampaikan pula upaya perbaikan dilakukan terhadap
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tahun 2024, hanya tersisa
satu BUMD yang belum maksimal dan harus ditingkatkan pengelolaanya, yaitu PT.
Energi Selaparang.
Untuk itu
akan dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hutang piutang macet,
mengembangkan usaha produktif yang dapat mendatangkan keuntungan bagi
perusahaan PT. Energi Selaparang, dan melaksanakan monitoring capaian
pelaksanaan RKAP tahun buku 2025.
Sebelumnya,
telah dilakukan peningkatan usaha pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Nelayan( SPBN) dan Stasiun Pwngisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN),
monitoring tidak lanjut termasuk rekapitulasi hutang piutang macet.
Selain itu,
di aspek pelayanan Air Bersih (SPAM Pantai selatan) terdapat 3865
sambungan rumah (SR) atau (77,3%) kepada5860 Jiwa (23,44 %) di kecamatan
Jerowaru, termasuk pula pemberian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada
pekerja rentan yaitu petani tembakau.
Adanya pusat
pelayanan usaha terpadu (PLUT), papar Pj. Bupati, diharapkan sebagai rumah UMKM
untuk peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM. Pemerintah juga rutin
melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di
seluruh Puskesmas, disamping menambah 4 jenis layanan dengan SOP
terintegrasi di MPP.
Sementara
itu, 15 narasumber Evkin dari Kemendagri RI menilai, capaian yang
disampaikan Pj. Bupati Lombok Timur mengalami peningkatan. Beberapa
program dan inovasi lainnya terutama soal pengelolaan BUMD, stunting, inflasi
bisa lebih ditingkatkan dan di masa akan datang.
Pj. Bupati
Lombok Timur H.Muhammad Juaini Taofik, usai evaluasi kinerja mengungkapkan, apa
yang disampaikan dalam bentuk capaian kinerja di hadapan evaluator
Kemendagri RI, mulai dari Evkin triwulan I hingga terakhir, semuanya hasil tim
kerja, sinergi, kolaborasi yang kuat selama ini khususnya organisasi perangkat
daerah (OPD)dan komponen lainnya.
"Kita
sudah sampaikan capaian kerja, ini semua hasil bersama dengan rekan kerja mulai
dari pimpinan OPD, jajaran staf dan didukung penuh oleh masyarakat Lombok
Timur.Terima kasih atas capaian dan pengabdian selama ini," ucapnya.
Turut
mendampingi Pj. Bupati Lombok Timur dalam evaluasi kinerja tersebut, Plt.
Inspektur pada Inspektorat Daerah Hambali, Asisten III Bidang Administrasi Umum
dr.Hj. Syofiati Jamila, Kepala Bappeda M.Zaidar Rahman dan pimpinan OPD terkait
lainnya.
Post a Comment