Penarikan Rp.20.000 Kepada PPPK Lotim, Ketua GTKHNK 35+ Katakan Tak Ada Niat Pungli

Lombok Timur - Penarikan urunan sebesar Rp.20.000 untuk tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lombok Timur bukanlah pungli. Hal ini di katakan ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ (GTKHNK 35+), Sopiyandi.

"Kenapa adem ayem, karena mereka sudah paham ini untuk kebutuhan bersama. Tidak ada niat sedikitpun kami pungli," tegas Sopiyandi.

Urunan yang diinisiasi pihaknya sebagai biaya operasional untuk membantu kelancaran proses penyelesaian administrasi PPPK 2023. Termasuk dalam proses penempelan materai dalam pemberkasan PPPK yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Sopiyandi menuturkan, dalam proses tersebut sempat terjadi kontroversi yang menyebabkan banyak calon PPPK yang tidak bersedia urunan. Akibatnya, dana urunan yang sudah terkumpul akhirnya terpakai untuk menutupi kekurangan materai yang ada.

"Yang kemarin saja, materai yang kita talangi Rp.25.160.000. Kami punya kwitansinya," terangnya.

Kontroversi serupa tidak ditemukan lagi dalam urunan pelaksanaan Massive Open Online Course (MOOC) PPPK 2023. Karena guru PPPK Lombok Timur dinilai telah menyadari pentingnya peran forum demi membantu kelancaran proses kelengkapan administrasi PPPK.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur telah menjadwalkan pelaksanaan MOOC pada 21 sampai 30 Agustus 2023. MOOC ini pelaksanaan selama satu hari penuh, mulai dari pukul 08.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita.

Sopiyandi membenarkan pelaksanaan MOOC ini gratis dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Namun ada biaya pembelian hosting yang harus ditangani dari dana cod sharing oleh PPPK agar server tidak down dalam pelaksanaan MOOC.

"Tapi gratisnya hanya 5 menit. Jadi kita butuh dana untuk membeli paket, untuk membelikan rumah supaya pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama," tuturnya.

Ia pun mencetuskan wacana untuk pelaksanaan MOOC ini terpusat di satu tempat. Hal ini untuk mengantisipasi adanya peserta yang gagap tekhnologi, ataupun kendala-kendala teknis yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.