Mitigasi Faham Ekstremisme, FJLT Sinergi Gelar Diskusi Panel

Lombok Timur – Dalam upaya memperkuat pembangunan desa dan mencegah penyebaran paham ekstremisme, para pemimpin desa dan lurah di Lombok Timur diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan inklusivitas dalam setiap proses pembangunan. Hal ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh kepala desa, lurah, serta perwakilan masyarakat setempat.

Pembicara dalam acara tersebut menekankan bahwa ekstremisme merupakan ancaman serius yang dapat menghambat semangat pembangunan desa. "Roh pembangunan desa adalah musyawarah. Namun, jika masyarakat terpapar paham ekstremisme, mereka cenderung menolak musyawarah karena merasa pandangan merekalah yang paling benar," ujarnya. Hal ini, lanjutnya, dapat menciptakan ketidakseimbangan dan menghambat proses pembangunan yang inklusif.

Tujuan utama pembangunan desa, sesuai dengan amanah undang-undang, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan. Namun, tujuan ini sulit tercapai jika masyarakat hidup dalam keresahan atau ketakutan akibat pengaruh paham ekstrem. "Bagaimana mungkin kita bisa membangun desa yang sejahtera jika masyarakat selalu resah dan takut? Bagaimana kualitas hidup bisa meningkat jika generasi muda terpapar paham-paham yang merusak?" tegas pembicara.

Untuk mengatasi hal ini, pembicara menyarankan agar setiap desa membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). FKDM diharapkan dapat menjadi wadah untuk memantau dan mencegah penyebaran paham ekstremisme di tingkat desa. "Kewaspadaan ini penting agar kita bisa mendeteksi dini jika ada warga yang mulai terpapar paham ekstrem. Pendekatan yang dilakukan harus humanis, bukan memusuhi, karena mereka mungkin hanya korban dari pemahaman yang salah," jelasnya.

Selain itu, pembicara juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan desa. "Pembangunan desa bukan hanya untuk pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan untuk semua warga. Setiap orang harus merasa dilibatkan dan tidak ada yang boleh merasa ditinggalkan," ujarnya. Inklusivitas ini, menurutnya, akan mengurangi rasa ketidakadilan yang dapat memicu perlawanan atau keterpengaruhan oleh paham ekstrem.

Pembangunan ekonomi desa juga menjadi fokus penting. Pembicara menyatakan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan sumber daya fisik, seperti infrastruktur, dan sumber daya sosial, seperti gotong royong dan musyawarah. "Gotong royong dan musyawarah adalah nilai-nilai sosial yang harus kita pelihara. Jika ada warga yang mulai jarang ikut musyawarah, itu perlu diwaspadai," tambahnya.

Acara ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi para pemimpin desa dan lurah di Lombok Timur untuk lebih waspada terhadap ancaman ekstremisme sekaligus memperkuat semangat pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah desa, lurah, dan masyarakat, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua warga.