Ketegasan Bupati Lombok Timur di Teluk Ekas Dinilai Demi Kesejahteraan Bersama

LOMBOK TIMUR – Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menilai langkah tegas Bupati Haerul Warisin dalam menata aktivitas wisata di Teluk Ekas merupakan upaya mewujudkan keadilan ekonomi bagi pelaku wisata lokal. Hal ini disampaikannya pada Kamis (19/6/2025).

Polemik di kawasan Teluk Ekas telah berlangsung lama. Meski wisatawan surfing ramai berkunjung, dampak ekonomi justru lebih banyak dirasakan pelaku wisata dari luar daerah. Para wisatawan umumnya menginap di kabupaten tetangga, bahkan kebutuhan konsumsi mereka dipasok oleh boatman dari luar Lombok Timur. Akibatnya, warga setempat hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Bupati Haerul kemudian turun tangan dengan menertibkan boatman yang memarkir perahu di tengah laut saat menunggu tamu surfing. Ia meminta mereka juga memberi ruang kepada pelaku wisata lokal agar bisa merasakan manfaat dari kunjungan wisatawan. Namun kebijakan ini sempat menuai beragam tanggapan di media sosial hingga menjadi perbincangan hangat di NTB.

Yusri mengingatkan agar publik menyikapi kebijakan tersebut secara bijak. Menurutnya, langkah tegas memang dibutuhkan untuk menyelesaikan persaingan tidak sehat antar pelaku wisata. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah mewajibkan perahu dari luar Lombok Timur untuk parkir di pantai, bukan lagi di tengah laut.

“Dengan begitu wisatawan bisa beristirahat, berbelanja di warung warga, bahkan menginap di penginapan lokal,” ujarnya.

Ia menilai skema ini akan menguntungkan semua pihak. Boatman dari luar daerah tetap mendapat penghasilan, sementara UMKM, homestay, dan pelaku wisata lokal tidak lagi terpinggirkan.

“Bupati tidak sedang marah, beliau hanya memperjuangkan warga yang selama ini kurang menikmati dampak ekonomi Teluk Ekas,” jelas Yusri.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya kolaborasi antara Pemkab Lombok Timur, Pemkab Lombok Tengah, dan Pemprov NTB untuk merumuskan regulasi terpadu, termasuk zonasi wisata perbatasan, demi keberlanjutan pariwisata yang lebih adil.