Pemkab Lotim Dorong Tata Kelola Keuangan Transparan Lewat SP2D Online

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Bersama Bank NTB Syariah, Pemkab Lotim menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) sekaligus Tes Operasional (TO) penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Acara yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati ini dibuka langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri serta perwakilan Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa penggunaan sistem digital seperti SP2D online merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih akurat, transparan, dan bebas dari potensi kesalahan manual. Dengan digitalisasi, proses pencairan dana diharapkan lebih cepat, terukur, dan mendukung percepatan program pembangunan di Lombok Timur.

“Melalui sistem ini, administrasi lebih tertata, risiko kehilangan data dapat ditekan, dan akurasi laporan keuangan meningkat. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang mengutamakan digitalisasi birokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber dari Pusdatin Kemendagri, Irma Widiyanti, berharap seluruh peserta serius mengikuti bimtek agar implementasi SP2D online di tiap OPD berjalan optimal. Dengan demikian, tugas bendahara dan operator keuangan akan lebih ringan serta terintegrasi secara sistematis.

Kegiatan ini diikuti oleh tim teknis keuangan dari seluruh OPD di Lombok Timur, termasuk bendahara dan operator. Hadir pula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim untuk memberikan arahan teknis lebih lanjut.

Langkah ini sekaligus menjadi komitmen Pemkab Lotim dalam membangun sistem keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung prinsip transparansi publik.