Jembatan Putus Bikin Warga Terisolasi, Bupati Lotim Pastikan Bailey Pulihkan Aktivitas

Selong - Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memastikan pembangunan jembatan darurat (Bailey) di Dusun Aik Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela mampu memulihkan aktivitas masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana.

Peninjauan dilakukan pada Senin (12/1) bersama jajaran terkait, termasuk BPBD dan OPD. Pembangunan jembatan tersebut juga didukung sekitar 30 personel TNI untuk memastikan pemasangan rangka baja memenuhi standar teknis dan keamanan.

Jembatan ini menjadi akses vital penghubung Desa Perigi dan Desa Puncak Jeringo. Sebelumnya, warga di kedua wilayah tersebut sempat terisolasi setelah jembatan lama putus akibat luapan sungai.

Dalam keterangannya, Bupati menegaskan progres pembangunan telah memasuki tahap akhir.

“Konstruksi utama jembatan darurat telah berhasil diselesaikan dan kini memasuki tahap penyelesaian,” ujarnya.

Pengerjaan saat ini difokuskan pada penataan dan pemadatan jalan akses guna menjamin keamanan serta kenyamanan pengguna jalan.

Meski demikian, ia menegaskan jembatan Bailey hanya bersifat sementara. Pemerintah daerah saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk pembangunan jembatan permanen, mengingat lokasi tersebut rawan banjir.

Selain itu, Bupati juga memberikan perhatian pada kebutuhan warga dengan menginstruksikan pembangunan tangga di bantaran sungai.

Fasilitas ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengambil air.

Upaya pemulihan tidak hanya difokuskan di Kecamatan Suela, tetapi juga mencakup wilayah terdampak lain seperti Mamben dan Desa Lendang Nangka Utara yang telah masuk prioritas penanganan.

Untuk mempercepat proses, Pemkab Lombok Timur mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar perbaikan infrastruktur dapat dilakukan tanpa prosedur panjang.

“Percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana merupakan prioritas utama pemerintah daerah saat ini,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu memulihkan aktivitas ekonomi, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan masyarakat yang sebelumnya terganggu akibat bencana.