Anggaran Daerah Dipangkas, Wabup Lotim Pastikan Program Rakyat Tetap Prioritas

 

LOMBOK TIMUR, – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, meminta masyarakat tidak perlu merasa khawatir terkait adanya kebijakan pemangkasan anggaran daerah oleh pemerintah pusat. Sinergi antara pusat dan daerah dipastikan tetap menjamin keberlangsungan program yang menyasar langsung kepentingan publik.

Hal tersebut ditegaskan Wabup saat menghadiri agenda Serah Terima Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Lombok Timur, Kamis (26/2/2026).

Wabup mengakui adanya penyesuaian anggaran yang cukup signifikan, namun ia menjamin bahwa intervensi pemerintah untuk masyarakat miskin tidak akan terhenti.

"Banyak yang harus disesuaikan soal anggaran, tapi saya tegaskan tidak perlu khawatir," ujar H. Moh. Edwin Hadiwijaya di hadapan warga penerima manfaat.

Sebagai bukti nyata sinergi tersebut, program BPBL dari Kementerian ESDM dan BSPS dari Kementerian PUPR hadir untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera. Tak hanya mengandalkan pusat, Pemda Lombok Timur juga mengalokasikan bantuan pangan senilai Rp30 miliar.

Guna memastikan akurasi penyaluran, Wabup menginstruksikan seluruh Kepala Desa (Kades) untuk segera memperbarui data warga. "Hal ini penting agar data yang diinput valid dan bantuan tepat sasaran," tegasnya.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut berharap bantuan listrik dapat memacu aktivitas ekonomi produktif warga. Ia pun berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya program ini.

"Jika nantinya ada problem atau kendala, silakan segera laporkan. Program ini akan terus kami awasi agar benar-benar bermanfaat dan berjalan dengan amanah," pesan Sari Yuliati.

Sementara itu, General Manager PLN NTB, Sri Heny Purwanti, memaparkan bahwa program BPBL tahun ini menyasar 12.300 rumah tangga di NTB. Khusus di Kabupaten Lombok Timur, terdapat 4.800 penerima manfaat, di mana 1.000 di antaranya dikawal langsung oleh pihak DPR RI.

Rangkaian acara serah terima ini berlangsung di beberapa titik, mulai dari Desa Lepak Timur dan Kotaraja untuk program listrik, hingga penyerahan bantuan perumahan (BSPS) di Desa Senyiur, Padamara, dan Masbagik Selatan.