Sabet Juara Dua Kategori Creative Financing, Pemkab Lombok Timur Diganjar Insentif Fiskal Rp2 Miliar

 

Senggigi – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sukses meraih penghargaan bergengsi sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku untuk kategori Creative Financing. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam acara yang berlangsung di kawasan Senggigi, Lombok Barat, Selasa (19/5).

Dalam kategori ini, Lombok Timur berhasil menempati peringkat kedua regional, mengungguli Kabupaten Halmahera Selatan dari Provinsi Maluku Utara yang berada di posisi ketiga. Sementara itu, peringkat pertama untuk kategori kabupaten diraih oleh Kabupaten Lombok Barat. Untuk tingkat perkotaan, predikat juara disabet oleh Kota Mataram, sedangkan untuk tingkat provinsi dimenangkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas pencapaian sebagai runner-up, Kabupaten Lombok Timur berhak mendapatkan tambahan dana insentif fiskal sebesar Rp2 miliar dari pemerintah pusat.

Kategori creative financing sendiri menitikberatkan penilaian pada kemampuan dan kecerdasan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya lokal serta menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan di luar skema konvensional. Parameter evaluasi mencakup inovasi sektor pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan BUMD, serta efektivitas pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Selain itu, tim penilai juga melihat efisiensi tata kelola Barang Milik Daerah (BMD), kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kemampuan kemitraan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), aspek digitalisasi, hingga konsistensi perolehan opini WTP atas LKPD daerah.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi kinerja nyata kepala daerah sekaligus memberikan stimulus fiskal tambahan. Dana insentif yang disalurkan tersebut dipastikan masuk ke dalam struktur APBD masing-masing daerah dan dapat dialokasikan secara fleksibel oleh kepala daerah untuk mendukung program-program prioritas, termasuk pemenuhan pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

Kemendagri berharap penghargaan ini memicu iklim kompetisi yang sehat antar-daerah untuk terus menelurkan terobosan baru. Ke depan, pemerintah pusat berencana menyusun indeks berkala terkait kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, menekan angka pengangguran, menanggulangi kemiskinan ekstrem, serta menurunkan prevalensi stunting demi memastikan potensi di tiap wilayah dapat tergarap secara maksimal.