Bupati Lotim Apresiasi Kader Posyandu, Anggarkan Rp134 Miliar untuk BPJS Kesehatan

LOMBOK TIMUR - Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengapresiasi kerja keras kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Hal itu disampaikan Haerul Warisin saat memberikan sambutan dalam penilaian Lomba Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Posyandu Pelangi Rinjani.

Ia mengaku tidak meragukan hasil kerja Posyandu Pelangi Rinjani setelah mendengar pemaparan dari lurah dan melihat langsung hasil pelayanan yang telah dilakukan para kader.

“Anak-anak yang Bapak lihat tadi merupakan hasil kerja keras Posyandu,” ujarnya.

Haerul mengatakan, pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan menetapkan kebijakan, sedangkan pelaksanaannya membutuhkan dukungan berbagai lembaga dan unsur masyarakat.

Ia menegaskan, Pemkab Lombok Timur tetap memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui alokasi anggaran sebesar Rp134 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten.

Menurutnya, Posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai sektor, seperti pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

“Posyandu ini sangat dibutuhkan masyarakat kita,” katanya.

Bupati juga memberikan apresiasi khusus kepada para kader Posyandu yang selama ini bekerja dengan penuh keikhlasan meskipun tidak menerima gaji. Ia menilai, pengabdian tersebut merupakan bentuk kerja kemanusiaan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Haerul meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperhatikan kebutuhan kelembagaan Posyandu, termasuk kemungkinan penambahan kelompok melalui pemekaran agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan pengelolaannya semakin efisien.

Ia juga menyebutkan Pemkab Lombok Timur telah menambah anggaran sebesar Rp4 miliar untuk pembayaran tenaga pembantu pemerintah.

Haerul menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung keberadaan Posyandu sebagai salah satu ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Dukungan lintas sektor dan penguatan kelembagaan dinilai penting agar pelayanan enam SPM dapat berjalan optimal.