Bupati Harapkan OPD Kerja Keras Kejar Target PAD Rp.500 Milyar
Lombok Timur - Pemerintahan
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya
berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Timur minimal Rp
500 miliar. Karena itu dalam arahan pada rapat koordinasi yang berlangsung
Kamis (6/3) di Ballroom Kantor Bupati, Bupati menyampaikan harapannya agar OPD
terkait dapat bekerja keras mendukung upaya optimalisasi PAD ini.
Bagaimanapun PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di
daerah. Rencana renovasi dan penataan sejumlah ruang publik seperti GOR Lalu
Muslihin dan fasilitas pelayanan publik lainnya membutuhkan pendanaan yang
harus diusahakan bersama, salah satunya melalui PAD.
Kaitan dengan itu Bupati juga meminta
dilakukan audit terhadap sejumlah BUMD seperti PD selaparang Agro dan PT
Energi Selaparang, rumah sakit umum daerah (RSUD), BAZNAS, juga Dinas
Pendidikan. Jika ditemukan kerugian negara lembaga-lembaga tersebut diminta
untuk melakukan pengembalian. Ditekankannya langkah tersebut sebagai cara baru
yang akan ditempuh untuk melakukan perubahan dan percepatan pembangunan di
Lombok Timur, “Jangan hanya bicara, perbanyak kerja, “ ungkapnya.
Sementara terkait pelayanan kepada
masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ekstrem,
Bupati meminta agar mendapat perhatian serius, sehingga mengurangi beban
mereka, “BPJSnya diberikan tanda khusus sehingga menjadi perhatian dari layanan
kesehatan,” pesannya. Ia pun meminta agar pelayanan dapat diberikan dengan
mengutamakan senyum, sapa, melayani, dan bahagia.
Bupati, di hadapan seluruh pimpinan OPD,
camat, pimpinan BUMD, dan jajaran eselon III, juga menyinggung inflasi yang
menjadi perhatian pemerintah pusat. Seluruh OPD dan tim pengendali inflasi
diharapkan bergerak aktif. Khusus kepada Dinas Pertanian ia meminta untuk
membagikan bibit cabai dan bawang merah kepada masyarakat, mengingat dua
komoditas tersebut kerap menyumbang terjadinya inflasi. Selain itu diminta pula
agar dapat melakukan inventarisasi petani yang belum masuk dalam rencana
definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).
Masih terkait inflasi, Dinas Perdagangan
diarahkan agar dapat melakukan pengawasan terhadap LPG bersubsidi, termasuk
mengecek isinya. Dengan demikian tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
Bupati juga memberikan perhatian terhadap
kebersihan lingkungan, baik di sarana publik maupun perkantoran. Ia berpesan
kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun OPD lainnya untuk
memperhatikan aspek kebersihan, baik di sarana umum maupun lingkungan kantor
masing-masing.
Post a Comment