Pemkab Lombok Timur Genjot Penerimaan PAD dari Sektor MBLB

Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Rabu (30/4), di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur. Rakor tersebut melibatkan perwakilan pengusaha batu apung dan instansi terkait.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menekankan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah, khususnya dalam sektor pasir dan batu apung. Ia menyebut bahwa komoditas tersebut merupakan "harta karun" yang harus dikelola secara maksimal.

"Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi pasir terbanyak dan berkualitas secara regional. Tidak hanya pasir, batu dan batu apung juga merupakan harta karun dari bumi Lombok Timur yang tidak boleh disia-siakan," ujar Bupati.

Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi harga jual dan pajak. "Penambang batu apung harus mampu menyesuaikan harga jual sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Asosiasi diharapkan bisa mendiskusikan harga jual yang layak demi kesejahteraan bersama," katanya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan tentang kewajiban membayar pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. "Pemda akan melakukan sidak dan menerapkan disiplin pajak bagi pengusaha penambangan, sektor tembakau, dan tambak udang," tegasnya. Ia juga menyebut akan mengatur dana bagi hasil dari sewa serta sektor perikanan.

Selain itu, Bupati mengimbau pengusaha untuk mendaftarkan pekerja tambangnya ke BPJS Ketenagakerjaan. "Hal ini penting agar para pekerja memiliki jaminan sosial, terutama jika terjadi kecelakaan kerja," ujarnya.

Menanggapi masukan dari pelaku usaha mengenai sistem perizinan dan pasar penjualan, Bupati menyatakan dukungannya. "Saya menyambut baik usulan penyederhanaan perizinan, sistem pembayaran pajak, dan adanya pasar penjualan satu pintu. Ini adalah langkah awal untuk menjadikan Lombok Timur membanggakan, hingga ke depannya anak cucu kita dapat menikmati hasil karya kita," pungkasnya.

Dengan digelarnya rakor ini, Pemkab berharap terjadi sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong peningkatan PAD serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.