Gerakan Pemuda Anti Korupsi Desak Kapolres Lotim Mundur dari Jabatannya

 

LOMBOK TIMUR - Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Kabupaten Lombok Timur menyampaikan ultimatum tegas kepada Kapolres Lombok Timur. Mereka menuntut agar Kapolres segera menghentikan dugaan praktik pemotongan sebesar 30 persen terhadap anggaran operasional di seluruh Polsek se-Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, GPAK juga meminta Kapolres mengubah sikap yang dinilai arogan serta acuh terhadap aktivis, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Perwakilan massa aksi, M. Ikhwan Nawadi Fajar, dalam pernyataannya menegaskan bahwa tindakan pemotongan anggaran tersebut mencederai prinsip keadilan dan profesionalitas dalam tubuh kepolisian.

Ia menilai, jika benar terjadi, hal itu tidak hanya merugikan jajaran di bawah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri di Lombok Timur.

Selain menghentikan pemotongan anggaran, GPAK juga menuntut Kapolres Lombok Timur untuk mundur secara sukarela dari jabatannya.

“Kami menuntut Kapolres untuk introspeksi dan menunjukkan sikap kesatria. Jika tidak mampu menjalankan amanah dengan jujur dan bijaksana, lebih baik mundur,” tegas Ikhwan dalam orasinya, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, GPAK memberikan tenggat waktu agar Kapolres memberikan klarifikasi resmi atas tuntutan tersebut. Bila tidak diindahkan, mereka mengancam akan menurunkan 301 massa aksi ke Mapolres Lombok Timur sebagai bentuk protes besar-besaran.

“Kalau tidak ada klarifikasi, kami akan jadikan aksi ini seperti bom atom di depan Polres,” ujarnya lantang.

Di akhir pernyataannya, Ikhwan juga menyampaikan sindiran keras terhadap sikap Kapolres yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Kalau memang tidak sanggup memimpin dengan bijak, lebih baik jadi emak-emak di dapur saja,” tutupnya.

Usai menyampaikan tuntutan massa aksi membubarkan diri, dan mengancam akan kembali aksi, karena massa aksi tidak ingin bertemu dengan anggota yang mewakili Kapolres menemui mereka.