Pemkab, Baznas, dan BPJS Kesehatan Resmi Jalin Kerjasama SSI Peserta JKN

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim, dan BPJS Kesehatan secara resmi menjalin kerja sama yang ditandai penandatanganan perjanjian Skema Sharing Iuran (SSI) Peserta JKN. Acara penandatanganan tersebut berlangsung pada Selasa (23/9) di Rupatama 1 Kantor Bupati.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah. “Secara perlahan dan bertahap, saya terus memikirkan cara agar masyarakat miskin ekstrem mendapatkan kemudahan, baik dari sisi kesehatan maupun peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Bupati, sinergi antara pemerintah, Baznas, dan BPJS Kesehatan merupakan kunci untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak dasar mereka. “Ini merupakan upaya nyata kami untuk melengkapi dan memastikan 1000 orang miskin ekstrem terjamin kesehatannya di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” tambahnya.

Bupati Haerul juga mengaskan prioritas anggaran pemerintah daerah dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat. "Efisiensi anggaran bukan berarti pelit, tetapi menempatkan anggaran pada tempat yang nyata, sehingga hal-hal yang berpotensi terjadi kerusakan bisa kita cegah," jelasnya. Ia mengingatkan agar semua pihak yang terlibat bekerja sama dengan niat tulus sembari menekankan agar program-program yang dijalankan, termasuk kerja sama ini, dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan administratif yang teratur.

Pada kesempatan yang sama Deputi Direksi Wilayah 11 Bali – Nusra Mangisi Raja Simarmata selain mengaku merasa terhormat diterima langsung oleh Bupati, juga menyoroti inovasi yang dilakukan oleh Lotim, khususnya pembentukan tim “SMART JKN” yang merupakan gagasan Bupati. Ia berharap model ini bisa menjadi solusi efektif bagi tantangan BPJS Kesehatan di daerah lain.

Ditambahkannya, menurut data per September 2025, cakupan kepesertaan JKN di Lotim telah mencapai lebih dari 99%. Namun, ia mengakui adanya tantangan besar, yaitu tingkat keaktifan peserta yang menurun hingga 73%. Menanggapi hal ini, BPJS Kesehatan telah berdiskusi intensif dengan berbagai pihak untuk mencari solusi.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa BPJS Kesehatan memiliki program donasi yang bertujuan membantu pemerintah dan masyarakat untuk menjamin ketersediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi yang belum memilikinya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Fathurrahman dalam laporannya mengakui tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Lombok Timur yang turun. Menurutnya, kondisi ini berdampak signifikan terhadap optimalisasi program JKN di Lombok Timur. Karena itulah Dinas Kesehatan Lotim melibatkan pihak ketiga, termasuk rumah sakit swasta, untuk mengoptimalkan kepesertaan aktif.

Sebagai bagian dari solusi, Pemda Lotim menjalin kerja sama dengan Baznas melalui program Skema Sharing Iuran (SSI). Melalui skema ini, sebanyak 1.000 jiwa akan didaftarkan sebagai peserta JKN. "Kami mencoba untuk terus menjalin kerja sama seperti ini guna meningkatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan," tambahnya, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Diakhir acara dilakukan penandatanganan resmi perjanjian kerja sama mengenai pendaftaran peserta JKN melalui Skema Sharing Iuran. Setelah itu, dilakukan penyerahan kartu kepesertaan JKN secara simbolis kepada perwakilan masyarakat yang menjadi bagian dari program kolaborasi antara Pemda Lotim, BPJS Kesehatan, dan Baznas Lotim tersebut.

Momen haru juga terjadi saat Bupati Lotim bersama Kepala Deputi dan Asisten Deputi BPJS Kesehatan, secara simbolis menyerahkan bantuan kursi roda dari BPJS Kesehatan kepada tiga orang masyarakat penerima. Bantuan ini merupakan wujud nyata dukungan BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan penuhnya, BPJS Kesehatan juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Baznas Lotim. Sertifikat ini diberikan atas kontribusi Baznas dalam mendukung program Skema Sharing Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, menjadikannya lembaga filantropi pertama yang berkolaborasi dalam skema inovatif ini.

Acara ini turut dihadiri pula sejumlah kepala dinas, termasuk dari Dinas Sosial, PMD, Bappeda, Dikbud, Koperasi, UMKM, BKPSDM, Bagian Kerja Sama, Baznas, serta perwakilan penerima manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didukung Baznas Lotim.