Evaluasi MBG Dibuka Lebar Sekda Wali Murid Kini Bisa Sampaikan Keluhan Langsung

 

Selong, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD menggelar Rapat Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat DPRD, Senin (19/1), sebagai upaya memperkuat pelaksanaan program di tahun 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan bahwa program MBG telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, program ini berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Namun demikian, Sekda juga mengakui masih adanya sejumlah dinamika di lapangan selama pelaksanaan program tersebut.

Kami mendorong pihak sekolah untuk memimpin langsung momen makan bersama agar pelaksanaan program berjalan optimal, jelas Sekda. Ia menambahkan bahwa sekolah yang mampu membangun komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terbukti minim kendala.

Sebagai langkah perbaikan, Pemda berencana membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Pada pertengahan 2026 akan dibentuk bidang monitoring yang melibatkan masyarakat di luar mitra resmi, guna menampung keluhan dan masukan dari wali murid secara cepat.

Sekda menegaskan bahwa transparansi dan pengawasan berjenjang menjadi kunci keberhasilan program ini ke depan. Ia juga berharap adanya delegasi kewenangan yang lebih efektif agar permasalahan di daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu instruksi dari tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, Kepala Regional SPPG Eko Prasetyo menekankan pentingnya peran satgas dalam melakukan monitoring aktif di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap kendala dapat segera dilaporkan dan ditangani secara cepat.

Ketua MBG Lombok Timur Agamawan turut mengungkap hasil evaluasi terhadap sejumlah insiden, termasuk yang terjadi di Kembangsari. Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi konsumsi, di mana makanan tidak dikonsumsi sesuai waktu yang dianjurkan.

Selain itu, ditemukan pula kendala dari sisi mitra penyedia, seperti pemesanan bahan yang mendekati masa kedaluwarsa. Hal ini menjadi perhatian untuk memperketat pengawasan ke depan.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah terdaftar, melampaui target awal. Meski demikian, masih terdapat sejumlah unit yang dalam tahap persiapan operasional.

Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap program MBG ke depan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.