Tiga Desk Dibentuk untuk Tuntaskan Persoalan Lahan KDKMP di Lombok Timur

Selong – Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, mengapresiasi kehadiran para kepala desa dan lurah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (22/1).

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gerai pergudangan dan fasilitas KDKMP. Kehadiran para kepala desa dinilai sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi program.

Dalam kesempatan itu, Sekda menyoroti masih adanya berbagai kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Ia menyebutkan, sejumlah desa bahkan belum memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan KDKMP.

“Masih ada desa yang tidak memiliki potensi lahan. Karena itu, kita harus mengoptimalkan lahan yang ada di desa sebelum memanfaatkan lahan milik kabupaten atau provinsi,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, sejumlah persoalan yang dihadapi antara lain luas lahan yang tidak sesuai ketentuan, lokasi yang kurang strategis, hingga kendala perizinan dan keberadaan bangunan di atas lahan yang direncanakan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah membentuk tiga desk khusus yang akan menangani persoalan lahan. Masing-masing desk dipimpin oleh Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bidang Aset BPKAD Lombok Timur.

Sekda berharap, melalui pembentukan desk ini, berbagai persoalan dapat diurai secara lebih terstruktur dan cepat. “Desk ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret terhadap kendala lahan yang dihadapi desa-desa,” katanya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Eky Anderson meminta para kepala desa untuk terlebih dahulu melakukan verifikasi kondisi lahan di wilayah masing-masing sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut di setiap desk.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi masalah serta penentuan solusi, sehingga pembangunan KDKMP di Lombok Timur dapat berjalan sesuai target.