Pemkab Lombok Timur Gelar Rakor TPAKD 2026, Bahas Perluasan Akses Keuangan

Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan komitmennya untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (27/02) di ruang rapat Bupati Lombok Timur itu digelar untuk mengevaluasi program tahun 2025 sekaligus merencanakan program kegiatan tahun 2026.

Dalam sambutannya, Haerul Warisin menilai akses terhadap layanan keuangan merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah.

“Pelayanan akses keuangan merupakan hak penuh masyarakat. Melalui akses keuangan yang cepat, handal, dan nyata tentu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Ia menyebut Lombok Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, salah satunya terlihat dari banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan dengan total Rp20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku UMKM di Lombok Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjaman rentenir.

“Dengan stimulan tersebut diharapkan pelaku UMKM tak lagi terlilit utang kepada rentenir berkedok koperasi,” kata Haerul Warisin.

Selain bantuan tersebut, Pemkab Lombok Timur juga menjalankan program pinjaman tanpa bunga melalui program Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang).

Dalam rapat koordinasi tersebut turut dibahas sejumlah program peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), yang merupakan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan bersama TPAKD untuk mengintegrasikan layanan perbankan dan keuangan syariah, literasi keuangan, serta digitalisasi di lingkungan pondok pesantren.

Selain itu terdapat program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak usia sekolah dengan mendorong setiap pelajar memiliki rekening tabungan.

Dalam kesempatan tersebut, Haerul Warisin juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atas dukungan yang diberikan dalam pengembangan akses keuangan di Lombok Timur.

“Berkat pembinaan dari OJK, untuk itu terima kasih kepada beliau dan jajarannya,” ungkapnya.

Ia juga menyebut Lombok Timur meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional pada tahun ini, di antaranya Juara 1 TPAKD, Juara 1 TP2DD, serta penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kategori kabupaten/kota berprestasi di wilayah Indonesia Timur.

“Ini tentu merupakan kerja sama kita semua. Apa yang menjadi program khusus dari TPAKD harus kita dukung bersama, karena bagaimanapun hak masyarakat untuk mengakses keuangan dengan cepat,” tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pimpinan organisasi perangkat daerah anggota TPAKD, lembaga keuangan mitra, serta pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur.