DPRD Setujui LKPJ 2025, Bupati Lombok Timur Terima 14 Poin Rekomendasi Pembangunan

 

Selong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur secara resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna X Masa Sidang II Rapat Ke-2 yang beragendakan Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah di Rupatama DPRD Lombok Timur, Selasa (7/4).

Merespons persetujuan tersebut, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan, segenap anggota dewan, serta jajaran panitia khusus (Pansus) LKPJ yang telah mencurahkan energi untuk membedah laporan tersebut. Bupati meyakini seluruh catatan kritikal yang tertuang dalam berkas rekomendasi akan menjadi kompas evaluasi yang sangat berharga untuk mendongkrak performa tata kelola birokrasi dan pelayanan publik ke depan.

Dalam laporan gabungan komisi yang dibacakan oleh juru bicara dewan, Saiful Bahri, legislatif menelurkan 14 poin rekomendasi strategis yang menyentuh berbagai sektor fundamental daerah, mulai dari optimalisasi postur fiskal hingga tata kelola ketenagakerjaan. Dari sisi pendapatan, DPRD mendesak Bupati untuk mempertahankan tren positif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil serta menggalakkan ekstensifikasi objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Selain itu, eksekutif diminta memperkuat posisi tawar dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi guna mengamankan alokasi dana transfer, yang dibarengi dengan reformasi administrasi serta pemutahiran basis data perpajakan daerah.

Legislatif juga menitipkan pesan krusial agar pelaksanaan proyek pembangunan fisik maupun program non-fisik pada tahun anggaran 2026 ini dapat segera dieksekusi di awal tahun. Langkah percepatan ini dinilai penting agar stimulus ekonomi dari realisasi belanja pemerintah dapat langsung menetes dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas tanpa harus menumpuk di akhir tahun anggaran.

Sektor agraria turut menjadi sorotan tajam dalam rekomendasi dewan. DPRD meminta pemda menggeser fokus pertumbuhan ekonomi pada penguatan sektor pertanian hilir dan stabilitas ketahanan pangan. Kebijakan daerah diharapkan tidak hanya bertumpu pada peningkatan kuantitas produksi semata, melainkan merumuskan regulasi taktis yang mampu menjamin stabilitas harga komoditas pascapanen demi memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan petani. Terkait karut-marut persoalan pupuk, Pemkab Lombok Timur dituntut mengambil langkah adaptif dan antisipatif dalam merespons dinamika kebijakan pupuk bersubsidi dari pusat agar distribusinya tepat sasaran.

Menanggapi rentetan catatan kritis tersebut, Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mengawal dan menindaklanjuti setiap poin rekomendasi yang diberikan. Ia juga meminta legislatif bersama elemen masyarakat untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara melekat agar implementasi program kerja berjalan di koridor yang benar.