Gelar Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Lombok Timur Sinkronisasikan Program Daerah dengan 'Asta Cita'

 

Selong – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (9/4). Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, forum strategis ini diselenggarakan sebagai wadah penyepakatan prioritas pembangunan, arah kebijakan, pagu indikatif, hingga penyelarasan program daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Musrenbang kali ini mengusung tema "Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan". Tema tersebut dicanangkan sebagai peta jalan strategis bagi Kabupaten Lombok Timur menuju fase awal kulminasi pembangunan pada tahun 2027 mendatang.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam arahannya menekankan bahwa keselarasan garis kebijakan secara vertikal adalah hal mutlak yang harus dipatuhi, termasuk integrasi dengan program 'Asta Cita' milik pemerintah pusat. Langkah proaktif untuk menjemput alokasi program nasional ke Jakarta menjadi instruksi kunci bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Program kita di kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting," tegas Bupati Haerul Warisin.

Bupati mencontohkan wujud nyata keselarasan tersebut di Lombok Timur telah diimplementasikan lewat berdirinya 104 unit Koperasi Merah Putih serta kesiapan ekosistem 241 dapur untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk menjaga keberlanjutan program, ia menginstruksikan pengawasan ketat terhadap sektor pendapatan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta percepatan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru agar tren capaian makro daerah tidak mengalami penurunan.

"RKPD ini harus menjadi rencana yang matang, sesuai Asta Cita, dan sesuai dengan Makmur Mendunia. Terus bekerja untuk membangun dan memajukan Lombok Timur yang lebih baik," imbuh Bupati menargetkan konsistensi pembangunan.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, melaporkan potret performa daerah tahun 2025 yang menujukkan rapor impresif. Angka kemiskinan makro berhasil ditekan secara signifikan dari 14,51 persen pada tahun 2024 menjadi 13,53 persen. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi melesat hingga 4,93 persen, memosisikan Lombok Timur di peringkat kedua terbaik dari 10 kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Indikator penunjang lain seperti IPM naik ke level 72,35, Usia Harapan Hidup menyentuh 72,29 tahun, Indeks Inovasi dan Digital berada di angka 58,74, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang melonjak tajam dari 62,93 menjadi 72,05. Dari sisi fiskal, realisasi anggaran daerah tercatat kokoh di angka Rp3,47 triliun atau mencapai 101,21 persen dari target.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, Heri Agustiadi, memaparkan bahwa RKPD Provinsi NTB mengusung tema "Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan". Pihak provinsi mendorong agar program prioritas seperti "Desa Berdaya" untuk optimalisasi ekonomi perdesaan dapat diadopsi dan diselaraskan secara intensif oleh Pemkab Lombok Timur dalam penyusunan dokumen RPJMD 2025–2029.

Dukungan terhadap kesinambungan program ini juga disuarakan oleh Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, saat memaparkan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota legislatif yang telah diinput ke dalam sistem SIPD. Yusri memastikan dewan akan mengawal ketat implementasi RKPD ini secara berkala lewat mekanisme evaluasi per triwulan.

"RKPD Kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD Provinsi dan pusat. Kolaborasi harus terus ditingkatkan demi terwujudnya Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan," pungkas M. Yusri menutup forum.

Agenda Musrenbang ini dirangkaikan pula dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja OPD dan Camat, penyerahan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, serta penandatanganan kemitraan strategis antara Baznas Lombok Timur dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kepesertaan para Guru Tidak Tetap (GTT) di daerah tersebut.