Temui Mensos Saifullah Yusuf, Bupati Haerul Warisin Perjuangkan Nasib BPJS 130 Ribu Warga Lotim

 

Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar audiensi strategis dengan sejumlah kepala daerah di Jakarta pada Selasa (28/4). Dalam pertemuan kedinasan tersebut, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang didampingi Sekretaris Daerah, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan secara langsung tiga isu krusial yang tengah dihadapi daerah kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

Poin pertama yang disoroti Bupati terkait keberlangsungan program Sekolah Rakyat. Haerul menjelaskan bahwa di Lombok Timur, program yang telah berjalan selama dua tahun tersebut masih membentur kendala keterbatasan lahan dan fasilitas fisik. Ia melaporkan, terdapat sekitar 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) yang saat ini proses belajarnya masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek. Sementara itu, sebanyak 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) terpaksa harus menumpang di gedung eks Akper Sakra.

Bupati membeberkan bahwa pihak pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk menyokong operasional Sekolah Rakyat tersebut sesuai dengan informasi awal. Namun, regulasi terbaru menyatakan bahwa luas lahan minimal yang dibutuhkan mencapai 7 hektare. Kendati demikian, Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap berkomitmen penuh untuk mencari jalan keluar demi menjamin masa depan pendidikan para siswa.

Selain masalah pendidikan, Bupati memberikan penekanan mendalam terkait problem kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan fakta bahwa sebanyak 130.000 warga Lombok Timur mendadak dinonaktifkan kepesertaan BPJS-nya oleh pusat. Padahal, pada tahun anggaran 2026 ini, pemda telah menaikkan alokasi anggaran daerah menjadi Rp90 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp80 miliar, khusus untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat. Kebijakan penonaktifan sepihak tersebut dinilai akan menjadi bom waktu yang memperberat postur APBD daerah.

"Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sebesar Rp50 miliar. Meskipun pendapatan daerah kami sedang meningkat, angka sebesar itu tetap sangat berat untuk pembayaran BPJS," terang Bupati Haerul Warisin memaparkan beban fiskal yang dihadapi daerah.

Sementara itu, untuk kluster poin ketiga mengenai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), Bupati memberikan garansi kepada Mensos bahwa kondisinya di lapangan relatif aman. Seluruh paket bantuan kedaruratan maupun reguler dipastikan telah tersalurkan dengan baik, transparan, serta tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat di seluruh pelosok Lombok Timur.