Lanjutkan Proyek UPLAND, Pemkab Lombok Timur Fokus Garap Hilirisasi dan Pasar Petani

Selong – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk menjadikan Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND Project) sebagai salah satu program unggulan daerah. Langkah ini diambil guna memastikan keberlanjutan sektor pertanian terintegrasi di wilayah tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat membuka Forum Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy UPLAND Project di Selong, Kamis (25/6).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas pendampingan yang konsisten. Proyek UPLAND dinilai sangat membantu daerah karena menggunakan skema hibah dari lembaga donor internasional, yaitu Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Menurut Juaini, keberhasilan program ini sejak awal tidak lepas dari sinergi kuat tiga instansi instansi vertikal di daerah, yakni Bappeda, Dinas Pertanian, serta BPKAD. Ia juga menambahkan bahwa implementasi proyek ini menyentuh dua aspek penting sekaligus.

"Program UPLAND di Lombok Timur tidak dimulai dari nol. Kita tidak hanya fokus pada sektor hulu (on-farming), tetapi juga menaruh perhatian besar pada sektor hilir (off-farming). Muara dari seluruh program ini adalah peningkatan kesejahteraan petani," ujar Juaini.

Meski berjalan baik, Sekda mencatat ada beberapa poin yang masih harus dioptimalkan ke depan. Di antaranya adalah manajemen pengelolaan pendapatan, penemuan pola hilirisasi, serta pembukaan jalur pasar yang lebih luas bagi komoditas petani.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemkab Lombok Timur menggandeng Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan penyelenggara. Juaini pun mengajak para petani penerima manfaat untuk aktif membangun jejaring dengan pihak perbankan guna mempercepat dampak ekonomi di lapangan.

Lebih lanjut, Juaini menegaskan bahwa proyek UPLAND kini bukan lagi menjadi domain Dinas Pertanian semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat luas. Ia meminta jajarannya untuk lebih terbuka dalam pertukaran data, baik internal maupun eksternal.

Ke depan, keberlanjutan jangka panjang program ini akan diarahkan pada isu pengarusutamaan gender serta peningkatan pengelolaan hasil pascapanen.

FGD Exit Strategy ini dihadiri oleh perwakilan Bank NTB Syariah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kelompok tani, serta para penerima manfaat program.