Tak Cukup Andalkan MBG, Penanganan Stunting di Lotim Dilakukan Secara Menyeluruh

 

LOMBOK TIMUR - Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat menjadi satu-satunya solusi untuk menurunkan angka stunting. Karena itu, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tetap dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanganan stunting secara menyeluruh.

Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Timur, Saiful Idris, menjelaskan bahwa stunting tidak hanya dipengaruhi oleh kurangnya asupan gizi. Faktor lingkungan, seperti sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih, juga menjadi penyebab yang harus ditangani secara bersamaan.

"Penyebab stunting bukan hanya masalah gizi. Sanitasi dan lingkungan juga menjadi faktor yang perlu diperbaiki," ujarnya di sela kegiatan Gerakan Cegah Stunting di Kantor Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Saiful, kondisi tersebut membuat program MBG tidak otomatis mampu menurunkan angka stunting. Ia mencontohkan anak yang mengalami penyakit tertentu, seperti pneumonia, memerlukan penanganan dan kebutuhan nutrisi yang berbeda dengan menu yang disediakan melalui program MBG.

"Contohnya pneumonia, asupan nutrisinya berbeda dengan apa yang diberikan di MBG," katanya.

Karena itu, penanganan stunting di Lombok Timur dilakukan melalui berbagai intervensi, mulai dari pemenuhan gizi hingga perbaikan sanitasi dan lingkungan.

Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM), prevalensi stunting di Lombok Timur pada triwulan pertama 2026 tercatat sebesar 20 persen. Dinas Kesehatan berharap angka tersebut dapat menurun pada evaluasi triwulan kedua tahun ini.

"Kita lihat evaluasi ke depan di lapangan, mudah-mudahan ada penurunan pada triwulan kedua ini," ujar Saiful.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, menekankan bahwa penanganan stunting tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan.

Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami kondisi masyarakat secara langsung agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga.

Ia juga mendorong kader Posyandu membangun kedekatan dengan masyarakat sehingga penyebab stunting dapat diidentifikasi secara lebih spesifik.

"Pendekatan melalui kader supaya tidak digeneralisir bahwa permasalahan stunting hanya masalah kesehatan," katanya.

Sinta menilai setiap keluarga memiliki persoalan yang berbeda sehingga penanganannya pun harus disesuaikan. Selain persoalan gizi, berbagai faktor lain juga berpengaruh terhadap kondisi stunting.

Hal itu, lanjutnya, menjadi dasar diterapkannya enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Kader Posyandu dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab stunting di tingkat keluarga. Hasil pendataan tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai dasar penyusunan program intervensi secara bertahap.

"Hasilnya akan disampaikan ke pemerintah desa dan akan kita lihat apa yang bisa dilakukan secara berjenjang," jelasnya.

Saat ini, PKK Provinsi NTB memprioritaskan percepatan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur yang masih menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi NTB.