Antisipasi Karhutla di Kawasan TNGR, Pemkab Lombok Timur Minta Penambahan Sarpras ke Pemerintah Pusat

 

SELONG – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama tim gabungan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, serta masyarakat berhasil mengendalikan dua peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan TNGR pada Mei dan awal Agustus.

Keberhasilan penanganan tersebut dilaporkan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Senin (10/8/2026).

Bupati menyampaikan bahwa kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu relatif singkat berkat respons cepat gabungan unsur Forkopimda dan masyarakat. Mengingat kedudukan TNGR sebagai destinasi wisata internasional, penanganan yang sigap sangat krusial agar tidak menimbulkan dampak negatif pada citra pariwisata daerah.

"Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari, Sabtu sudah clear. Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional, sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan," ujar Haerul Warisin.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi daerah dalam menanggulangi karhutla, sehingga membutuhkan intervensi dan bantuan dari pemerintah pusat.

"Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut, kami dapat diperhatikan. Kami hanya punya dua kendaraan yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya. Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago mengapresiasi kesiapsiagaan jajaran Pemkab Lombok Timur. Ia mengarahkan pemda untuk segera mengajukan usulan penambahan sarpras secara resmi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seraya mengingatkan seluruh daerah untuk memperkuat upaya pencegahan terukur menghadapi puncak musim kemarau.