Terima Kunjungan Tim Penilai TPAKD Award 2026, Bupati Lotim Komit Perluas Program "Berkembang" hingga Sektor Porang

 

SELONG – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima kunjungan Tim Penilai Utama (TPU) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam rangka verifikasi lapangan TPAKD Award 2026 di Ruang Rapat Bupati, Kamis (6/8/2026).

Rombongan tim penilai disambut langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik selaku Ketua TPAKD Lombok Timur, beserta jajaran OPD dan lembaga keuangan terkait.

Bupati menyampaikan bahwa program unggulan Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Berkembang) yang telah berjalan selama lima tahun akan terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Selain peternak sapi dan pelaku UMKM, Pemkab Lombok Timur berencana mengarahkan program ini untuk mendukung industri pengolahan porang di daerah.

"Sudah lima tahun Lotim Berkembang berjalan. Kenapa kami lanjutkan? Karena ini sangat baik, terutama untuk para peternak kita. Lotim Berkembang ini juga akan kami ajukan program baru kegiatan terpadu porangisasi guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan porang yang ada di daerah ini," ujar Haerul Warisin.

Bupati menegaskan, seluruh upaya intervensi keuangan inklusif ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menekan angka kemiskinan di Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua TPU TPAKD sekaligus Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, mengapresiasi keberlanjutan program TPAKD di Lombok Timur. Ia menyarankan agar pengelolaan limbah peternakan dapat dikapitalisasi menjadi dana pensiun bagi peternak, serta program tabungan pelajar dipadukan dengan dana pendidikan terintegrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik memaparkan bahwa inovasi TPAKD terbukti efektif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikatornya terlihat dari angka Gini Ratio Lombok Timur yang berada pada posisi 0,313, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi NTB sebesar 0,364.

Rangkaian penilaian lapangan tersebut dilanjutkan dengan meninjau Pondok Pesantren Raudhatul Azhar guna melihat penerapan program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), yang menjadi salah satu pilar inklusi keuangan daerah selain program Lotim Berkembang dan Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).