Sasar Hibah Bank Dunia, Pemkab Lombok Timur Siapkan Lahan 2 Hektar untuk TPST Modern

 

Selong – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah berjuang keras agar dapat terpilih menjadi satu dari 30 daerah di Indonesia yang menerima program hibah internasional Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. Program strategis berskala nasional ini dirancang khusus untuk memacu peningkatan kualitas layanan publik, dengan fokus utama pada transformasi radikal sistem pengelolaan sampah domestik menjadi berbasis teknologi modern.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyatakan bahwa keseriusan daerah dalam menjemput program ini dibuktikan dengan kesiapan infrastruktur dan ketersediaan lahan yang sangat memadai. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengalokasikan ruang khusus di dalam area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah ada untuk disulap menjadi fasilitas pengolahan mutakhir.

"Dari total 15 hektar luas TPA kita, minimal 2 hektar akan dikhususkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi," ujar Sekda Juaini Taofik saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Senin (11/5).

Melalui intervensi program LSDP tersebut, Sekda menjelaskan bahwa paradigma lama persampahan di daerah akan diubah total. Ke depan, produksi sampah harian masyarakat tidak akan dibiarkan menumpuk begitu saja di TPA, melainkan langsung diserap dan diolah menjadi aneka produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau dikonversi menjadi energi terbarukan seperti pasokan listrik bumi pesisir.

Guna memuluskan langkah administrasi di tingkat pusat, Sekda menegaskan bahwa seluruh dokumen perencanaan makro dan mikro yang menjadi prasyarat utama telah resmi diserahkan kepada kementerian terkait. Dokumen tersebut meliputi berkas RPJPD, RPJMD, RPD 2024–2026, dokumen Renstra, Renja, hingga berkas teknis berupa Masterplan Pengembangan Sistem Persampahan dan Roadmap Surat Komitmen Kepala Daerah (SKK).

Lebih lanjut, Juaini Taofik mengungkapkan bahwa langkah responsif pemerintah dalam membenahi tata kelola lingkungan ini juga merupakan bentuk nyata dalam mengakomodasi aspirasi dari elemen mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Lombok Timur, yang sempat beraudiensi ke pemda. Selain mengawal isu darurat sampah, dalam ruang diskusi tersebut pemda juga menegaskan bahwa stabilitas rantai pasok gas elpiji (LPG) tetap menjadi prioritas utama.

"Kami telah berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa. Isu sampah ini kita kawal bersama. Terkait LPG, kami juga pastikan pengawasan distribusi lebih ketat agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu akibat isu pengisian yang tidak sesuai wilayah," tambah Sekda berkomitmen memperketat pengawasan di lapangan.

Senada dengan Sekda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur, H. Pathurrahman, menaruh harapan besar agar Kabupaten Lombok Timur dapat lolos dalam penilaian akhir dan ditetapkan sebagai lokasi sasaran program LSDP. Melalui keberadaan TPST terintegrasi nantinya, sistem pemilahan dari hulu ke hilir akan berjalan masif, di mana sampah organik dan anorganik langsung diproduksi menjadi kompos serta produk turunan bernilai ekonomi lainnya. Melalui mata rantai ini, hanya residu akhir atau sampah yang benar-benar tidak bisa diolah yang akan masuk ke area pembuangan akhir TPA.