Peringati Hari Lahir Pancasila, Sekda Lotim Ingatkan Pentingnya Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik

 


Selong – Pancasila dinilai telah membuktikan ketangguhannya sebagai "bintang penuntun" dan "jangkar moral" bagi bangsa Indonesia di tengah ketidakpastian global, disrupsi teknologi, serta dinamika geopolitik. Melalui ideologi ini, Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik terbukti mampu berdiri kokoh menjaga persatuan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Sekda bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (1/6).

Dalam amanatnya, Juaini memaparkan bahwa nilai musyawarah dan mufakat yang dianut bangsa Indonesia kini menjadi instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia internasional untuk menjembatani perbedaan serta menghentikan konflik global.

Pengejawantahan Pancasila, khususnya sila kedua, telah dibuktikan Indonesia melalui kontribusi aktif pasukan perdamaian di bawah bendera PBB, peran strategis dalam mediasi konflik regional, hingga konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa yang masih terjajah.

"Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian sejati bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia," ujar Sekda mengutip amanat Kepala BPIP.

Pancasila sebagai Ideologi yang Hidup

Melalui momen peringatan ini, Kepala BPIP mengimbau seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology (ideologi yang hidup). Nilai-nilainya diharapkan tidak sekadar menjadi hiasan dinding atau teks sejarah, melainkan diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari demi mengawal kemajuan ekonomi dan teknologi agar tetap memiliki arah moral yang jelas.

Selain itu, terdapat instruksi tegas yang ditujukan kepada para menteri dan kepala daerah terkait penyusunan regulasi di daerah:

  • Asas Keadilan Sosial: Memastikan setiap kebijakan publik yang dilahirkan berlandaskan pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

  • Keberpihakan Publik: Kebijakan harus mampu menjamin hak-hak masyarakat ekonomi lemah serta memastikan tidak ada rakyat yang merasa ditinggalkan.

Amanat tersebut ditutup dengan ajakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk membentengi diri dari segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lombok Timur ini berlangsung khidmat dengan diikuti oleh jajaran Forkopimda, ASN lingkup Pemda Lombok Timur, personil TNI/Polri, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.