Tekan Salah Sasaran hingga Bawah 20%, Lombok Timur Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional

 

Selong – Kabupaten Lombok Timur terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Program besutan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Republik Indonesia ini menerapkan sistem pendaftaran mandiri dan verifikasi biometrik untuk memangkas angka bansos salah sasaran.

Agenda sosialisasi skala besar ini digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur dan dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan, Rabu (3/6).

Dalam sambutannya, Ahyan mengungkapkan bahwa saat ini tercatat ada lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lombok Timur untuk berbagai program seperti PKH dan bantuan sembako. Namun, sistem distribusi lama dinilai masih terbentur masalah klasik.

"Kita masih menghadapi tantangan pembaruan data yang lambat, keterlambatan penyaluran, hingga masalah salah sasaran. Transformasi melalui Portal Perlinsos (perlindungan sosial) ini sejalan dengan visi Lombok Timur SMART dalam mengedepankan transparansi pelayanan publik," kata Ahyan.

Gunakan Pemindai Wajah dan Pendaftaran Mandiri

Perwakilan KPTDP RI, Samuel Prayoga Tampubolon, memaparkan bahwa dengan sistem baru ini alur birokrasi pendataan dipotong kompas. Masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini bisa mendaftarkan diri dan anggota keluarganya secara mandiri lewat aplikasi khusus.

Bagi warga miskin yang belum melek teknologi atau tidak memiliki smartphone, proses registrasi akan dibantu oleh Agen Perlinsos setempat yang disebar untuk menjangkau sekitar 400 ribu kepala keluarga di Lombok Timur.

Menariknya, aplikasi ini dilengkapi fitur canggih verifikasi biometrik. "Sistem akan mencocokan wajah pemohon dengan database kependudukan nasional (Dukcapil) secara real-time. Jika cocok, data keluarga langsung muncul dan sistem otomatis menghitung tingkat kelayakan menerima bansos berdasarkan parameter yang objektif," urai Samuel.

Langkah digitalisasi radikal ini diambil karena data nasional menunjukkan kebocoran bansos yang masih cukup masif. Dari total alokasi bansos nasional yang menyentuh Rp78 triliun, diperkirakan 45% di antaranya dinilai tidak tepat sasaran.

"Melalui validasi digital terintegrasi ini, kita menargetkan tingkat kesalahan data (inclusion dan exclusion error) dapat ditekan hingga di bawah 20%, bahkan idealnya di bawah 10%," imbuh Samuel.

Skema Transisi dan Lini Masa Penerapan

Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Dedi Kurniawan, menegaskan bahwa fase uji coba ini tidak akan langsung menghapus sistem lama. Operator desa, pendamping PKH, dan aplikasi Cek Bansos konvensional tetap berjalan bersisian sebagai jaring pengaman transisi.

Berikut rencana lini masa implementasi program hasil uji coba tersebut:

• Sistem Penilaian Kelayakan: Integrasi skor DTKS, data kependudukan Dukcapil, serta pemindaian aset nyata (kendaraan dan properti).

• Target Pemanfaatan Data Baru: Paling cepat diimplementasikan untuk penetapan penerima bantuan pada Triwulan IV-2026 atau paling lambat pada Triwulan I-2027.

Sosialisasi intensif ini digelar maraton selama dua hari. Hari pertama difokuskan pada penguatan pemahaman bagi 349 pejabat daerah, camat, lurah, dan kepala desa. Sementara hari kedua diisi dengan agenda Training of Trainer (ToT) kepada 401 Agen Perlinsos yang terdiri dari jajaran pendamping PKH, pendamping rehsos, hingga forum kepala wilayah (kawil).